Politik Etis Kolonial di Indonesia

 Politik Etis Kolonial di Indonesia

Politik etis (politik balas budi) muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa. Desakan ini muncul dari pemikiran bahwa negeri Belanda telah berutang banyak atas kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh masyarakat Belanda. 

Gagasan politik etis muncul dari Conraad Theodore van Deventer melalui tulisannya di majalah De Gids pada tahun 1899, dengan judul Een Eereschuld (Suatu Utang Budi). Dalam tulisan tersebut, van Deventer memberikan usulan agar pemerintah Belanda melaksanakan program yang bertujuan untuk membalas budi bangsa Indonesia. Program tersebut dikenal dengan istilah trilogi van Deventer, yang berisi :Penyebaran Berita Proklamasi 

1. Edukasi (Pendidikan)

2. Irigasi (Pengairan)

3. Imigrasi (Perpindahan penduduk) 

Meskipun pemerintah Belanda telah menjalankan politik etis, tetap saja bangsa Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Politik etis hanya menguntungkan Belanda, karena program pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk yang dicanangkan melalui politik etis dilaksanakan seluruhnya untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Namun di sisi lain, tanpa di sadari oleh Belanda, politik etis ternyata telah melahirkan golongan terpelajar dari kalangan bangsa Indonesia, mereka inilah yang nantinya akan menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda melalui organisasi pergerakan nasional. Golongan terpelajar ini menyadari bahwa hanya dengan kemerdekaanlah bangsa Indonesia akan maju, sejahtera dan sejajar dengan bangsa lainnya di dunia.

Share :